Penulis: La Ato
KENDARI, BONDO.ID – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sekretariat Wakil Presiden RI melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran stunting di Kota Kendari.
Proses evaluasi ini dilakukan oleh tim ahli TPPS bersama sejumlah kepala OPD terkait, Senin, 31 Juli 2023.
Tenaga Ahli TPPS, Saputera mengatakan, dalam proses evaluasi singkat ini, mereka ingin menggali beberapa informasi terkait penanganan stunting di daerah, seperti yang disampaikan presiden beberapa waktu lalu.
Beberapa hal yang ingin dilihat di antaranya, intervensi spesifik pada ibu hamil dan menyusui, remaja puteri, calon pengantin, dan anak hingga usia lima tahun.
“Rapid assessment ini sebenarnya kami ingin dari satu sisi, mempertajam bagaimana proses panjang penganggaran. Selanjutnya, kami ingin memotret bagaimana sih penganggaran di daerah, terutama terkait intervensi spesifik tadi, ada ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir. Termasuk tadi, pemberian makan tambahan lokal,” kata Saputera.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari, Cornelius Padang saat rapat evaluasi mengatakan, tahun 2021 persentase kasus stunting di Kota Kendari sebesar 24 persen, turun menjadi 19,5 persen di tahun 2022.
“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota melalui sejumlah OPD terkait. Termasuk kebijakan Pj Wali Kota Kendari menjalankan program orang tua asuh,” kata Cornelius Padang.
“Pemerintah kota yakin, angka stunting tersebut bisa diturunkan lagi hingga di bawah dua digit, karena berbagai aspek sangat mendukung hal itu,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, melalui Dinas Kesehatan Kota Kendari, sudah sekitar 98 persen melakukan penimbangan bayi baru lahir tahun 2022. Dari penimbangan tersebut ditemukan 1,40 persen bayi baru lahir memiliki kasus stunting.
