Penulis : Asrul Hamdi
Program 1 Miliar per desa yang menjadi salah satu program pemerintah daerah kabupaten Wakatobi dibawah kepemimpinan Bupati Haliana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kini hanya menjadi usapan jempol belaka.
Baru-baru ini Kepala Desa Sombu, La Ndilu bertandang ke DPRD Wakatobi untuk menyampaikan aspirasinya terkait berbagai usulan pembangunan di desanya yang terletak di Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin (31/7/23)
Kepada sejumlah awak media La Ndilu mengatakan banyaknya program yang diusulkan masyarakat terutama melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) hingga hari ini belum juga ada realisasi khususnya di Desa yang ia pimpin.
“Kami mengusulkan ini ada banyak, baik jalan tani, jalan lingkar tengah, kemudian lorong-lorong kemudian untuk pemecah ombak”, kata La Ndilu usai menyampaikan aspirasi di DPRD
Lebih lanjut ia mengungkapkan jika yang menjadi usulan merupakan hal prioritas dan urgent sesuai letak kewilayahan dan status Desa Sombu sebagai desa wisata yang sering kali menjadi tujuan rekreasi baik wisatawan local, domestic dan manca Negara. Sehingga langkah antisipatif perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya abrasi pantai pad musim tertentu.
“Abrasi pantai yang hari ini sudah rusak yakni pelindung kuburan. Apalagi di Sombu itukan sebagai Desa Wisata. Kalau saya sendiri sudah beberapa kali sampaikan baik di Bupati ataupun melalui proposal ke Bupati langsung kemudian melalui OPD-OPD termasuk Musrenbang, tapi sampai hari ini apa yang kita bisa harapkan”, cetusnya
Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD/ADD) Sombu yang kurang lebih Rp. 1,5 Miliar pertahun La Ndilu menuturkan telah dimanfaatkan untuk pembangunan pengembangan pariwisata dan peruntukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Bupati yang mengatur ADD. Ditanya terkait program pemda 1 Miliar per desa secara tegas La Ndilu mengungkapkan belum ada.
“Kalau itu sih belum ada, makanya harapan ini yang kemarin yang tidak diketuk palu oleh DPR ini seharusnya ujung-ujungnya adalah desa itu membuat program sudah melalui ini. Artinya begini, bukan semua itu larinya ke APBD Perubahan tapi ada program-program khusus yang tersentuh dengan anggaran yang 1 Miliar per Desa itu”, tegas La Ndilu
Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Wakatobi, Arman Alini mengatakan mestinya kondisi faktual harus kita lebih transparan ke masyarakat tentang postur APBD sebagai celah fiskalnya membuat program yang fleksibel kemudian lebih prioritas.
“Sebetulnya kalau usulan-usulan desa ini, mana yang skala prioritas 1 dan 2 saja itu yang kita push saya yakin dengan APBD yang ada bisa tercover secara bertahap. Contoh misalnya kaya di Sombu tadi kalau prioritas 1 dan 2 nya hanya 1 yang tercover kenapa kita tidak prioritaskan. Ini juga tergantung bagaimana perencanaan di daerah kita. Makanya Bappeda juga ini harapan kita ke depan lebih transparan dalam rangka melakukan asistensi terhadap perencanaan pembangunan daerah,” pinta Arman Alini
Lanjutnya, selama ini dokumen APBD yang dapat dalam bentuk gelondongan yang semestinya langsung dilampirkan dengan penjabaran kegiatan agar bisa menjadi bahan evaluasi langsung seperti usulan-usulan dari Desa-desa tercover atau tidak.
“Kalau misalnya usulan disampaikan di forum rapat kerja tapi tidak diterjemahkan dalam bentuk kegiatan menjadi tanda tanya besar. Harapan kita DPA ini sudah bisa kita langsung terima diakhir penyusunan dokumen perencanaan tapi selama ini kami tidak mendapatkan itu. Apakah itu secara kelembagaan mungkin tidak menyampaikan ke anggota masing-masing atau bisa saja dari OPD terkait. Saya mengkonfirmasi beberapa OPD katakan Dinas Pendidikan ketika meminta RKA / DPAnya mereka sampaikan nanti tunggu dari Perencanaan, inikan mesti clear dari awal sehingga kita bisa urus. Katakan usulan dari masyarakat itu 1000 yang tercover hanya 100 itu yang kita mau urai, 100 itu dimana,” ungkap Arman
“Saya kira di pengelolaan perencanaan pembangunan daerah ini dibutuhkan keterbukaan, harmoni. Ya… legislatif dan eksekutif itu suami istri pak, ketika DPRD menyoroti eksekutif begitu sebaliknya dia lagi Broken Home itu,” tutupnya.
