Penulis: La Ato
KENDARI, BONDO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari tahun 2024.
Penetapan ini dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, Selasa, 21 November 2023.
Walaupun ketujuh fraksi di DPRD Kota Kendari menerima penetapan Raperda APBD Kota Kendari tahun 2024 ini. Namun, sejumlah fraksi memberikan beberapa catatan.
Seperti fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, Rusiawati Abunawas, meminta agar lelang kegiatan yang memakan waktu lama bisa dilakukan lebih awal, sehingga program yang sudah dirancang tidak menyeberang ke tahun anggaran selanjutnya.
“Seharusnya lelang dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi memakan waktu yang cukup lama dilakukan, sehingga serapan anggaran lebih baik dan tidak melompat ke tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.
Sementara Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Sulistiawaty Anwar Minton meminta pada pemerintah kota agar dalam APBD tahun 2024 memprioritaskan program, di antaranya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM dan pertanian, pemerataan pembangunan yang mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan SDM, mendorong pariwisata yang berbasis kearifan lokal dan pelestarian budaya.
“Memperkuat layanan untuk mendorong perekonomian daerah, menjaga keberlangsungan lingkungan dan meningkatkan ketahanan bencana daerah, serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi,” paparnya.
Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan mengatakan, penetapan APBD tahun 2024 dilakukan lebih awal dari ketentuan yang berlaku.
“Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penetapan APBD paling lambat dilakukan tanggal 30 November, tapi kita sudah lakukan hari ini, tanggal 21 November,” ucapnya.
Penjabat Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu berharap, penandatanganan berita acara kesepakatan bersama atas Raperda APBD tahun 2024 ini bisa memberi ruang gerak untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat.
