Penulis : Asrul Hamdi
WAKATOBI—Sektor kelautan dan perikanan yang merupakan salah satu dari tiga leading sector utama pembangunan kabupaten wakatobi yakni pariwisata, kelautan perikanan dan ketahanan pangan.
Indicator pengelolaan laut Kabupaten Wakatobi memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan peluang kesempatan kerja serta peningkatan taraf hidup yang memberikan kontribusi besar bagi perekoomian menuju Wakatobi Merdeka Emas.
Untuk mendukung pengelolaan perikanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana, dalam hal ini yang paling urgen adalah Pelabuhan Perikanan.
Sebagai wujud komitmen pemerintah pusat terhadap pengembangan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Wakatobi, melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Republik Indonesia telah mengucurkan berbagai program bantuan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Wakatobi, Mulyanto mengatakan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan kewenangan pengelolaan pelabuhan perikanan adalah kewenangan pemerintah pusat dengan tujuan otonomi daerah yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, DKP Wakatobi dalam progres pengembangan Sentra Bisnis Perikanan Terpadu (SBPT) Numana.
“Kehadiran Bapak Menteri kelautan periikanan di wakatobi berapa bulan lalu pemerintah pusat berkomitmen sebanyak Rp 36 miliar anggaran dialokasikan ke Wakatobi dan sudah ada beberapa bantuan yang sudah diterima langsung oleh masyarakat, termasuk bantuan bibit rumput laut,” ungkap Mulyanto
Lanjutnya, pasca ditetapkannya dua kawasan di kabupaten wakatobi yakni kawasan kampung budidaya rumput laut di Liya Raya dan kawasan kampung nelayan maju di Mola Raya oleh Pak Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono maka pemerintah daerah menggenjot pembangunan SBPT Numana sebagai penunjang aktifitas nelayan khususnya nelayan perikanan tangkap.
“Nelayan maju ini khusus untuk perikanan tangkap dan harus ditunjang dengan sarana dan prasarana lengkap, makanya kita ajukan SBPT. Sehingga SBPT ini kita masih mencari formulasi terkait sejauh mana kewenangan daerah dan kewenangan KKP supaya cepat dibangun, itu ada mekanisme apakah penyerahan aset ke pemerintah pusat lalu setelah dibangun oleh pemerintah pusat melalui KKP baru diserahkan kembali ke pemerintah daerah seperti yang terjadi di Indramayu,” jelasnya
Pembangunan SBPT Numana yang saat ini dalam tahapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai progres dalam perencanaan pemerintah daerah kabupaten wakatobi melalui DKP sangat dimaksimalkan untuk mencapai target pembangunan fisik pabrik es, cold storage maupun Air Blast Freezing (ABF) sebagai sarana prasarana penunjang.
“Saat ini sambil berjalan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), mudah-mudahan begitu AMDAL selesai bisa langsung tender dan tetap kita maksimalkan selesai supaya di 2023 itu tinggal pembangunan fisik. Terkait penganggaran, jika aset itu kita jadi serahkan ke Kementerian maka anggarannya full dari APBN. Opsi lainnya kalaupun terdapat kendala pada penyerahan kita tetap menganggarkan di APBD 2023,” cetusnya
Mulyanto berharap dalam percepatan pembangunan SBPT Numana dan pengembangan sector kelautan perikanan kabupaten wakatobi agar semua pihak mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama nelayan dan petani. Disisi lain pelibatan besar tenaga kerja dan peningatan ekonomi dalam pengelolaan industry perikanan di upayakan bisa meningkat.
“Progres tetap berjalan, Amdal masih ada dua kali sidang yaitu rapat amdal dan sidang komisi. Harapannya semua pihak mendukung percepatan pembangunan wakatobi khususnya sector kelautan dan perikanan, termasuk DPRD agar Perumda cepat dibahas dan ditetapkan karena ini berkaitan dengan pengelolaan udang Vaname maupun SBPT Numana dan sector pembangunan lainnya,” pintanya.
