Sultra – Bumi Anoa kini punya nakhoda baru. Dengan iringan tarian Mondotambe yang sakral dan tradisi pedang pora yang gagah, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.IK., M.H. resmi memimpin Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa, 27 Mei 2025.
Kedatangan mantan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini membawa angin segar, utamanya bagi upaya pemberantasan tambang ilegal dan korupsi di wilayah kaya sumber daya ini.
Estafet Kepemimpinan Penuh Haru
Momen serah terima jabatan dari Irjen Pol Dwi Irianto terasa penuh haru. Dwi Irianto, yang kini menyerahkan tongkat komando, tak bisa menyembunyikan rasa bangga dan cintanya pada Sultra.
“Hari ini adalah momen yang sangat mengesankan, baik secara pribadi maupun kedinasan,” ujarnya, seraya menitipkan harapan besar pada penggantinya. “Saya percaya Irjen Didik akan membawa Polda Sultra ke arah yang lebih baik.”
Ucapan terima kasih mengalir dari Dwi Irianto kepada seluruh personel atas dedikasi dan kerja keras mereka. “Sultra membuat saya bangga pernah berada di tengah-tengah personel yang luar biasa,” imbuhnya, diiringi permohonan maaf atas segala khilaf selama kepemimpinannya.
Namun, perhatian utama tertuju pada komitmen Irjen Didik. Dalam kesempatan perdananya, sang Kapolda baru tak gentar langsung menyoroti isu-isu krusial.
“Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah strategis serta memperkuat situasi kamtibmas yang kondusif di Sultra,” tegasnya.
Yang menarik, penekanannya pada sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Latar belakangnya sebagai Deputi di lembaga antirasuah itu menjadi modal utama.
“Konsolidasi perkara-perkara mana yang belum bisa berjalan, bagaimana menindaklanjutinya sehingga ke depan semakin ada kepastian hukum,” jelas Irjen Didik. Ia bahkan tak segan akan “meminta penguatan dari KPK” jika diperlukan, menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan kasus-kasus mangkrak, terutama yang berkaitan dengan pertambangan ilegal dan korupsi.
“Kalau memang perlu kita koordinasikan dengan KPK untuk melangkahkan bersama, kenapa tidak. Karena tugas saya sebelumnya berkaitan dengan koordinasi dan supervisi, kita bisa meminta penguatan dari KPK agar perkara itu bisa berjalan dengan baik,” tegas Didik saat sesi wawancara. Ini adalah janji yang patut ditunggu realisasinya, mengingat maraknya praktik ilegal yang merugikan negara di Sultra.
Tak hanya berfokus pada penegakan hukum, Irjen Didik juga menyatakan kesiapan Polda Sultra untuk mendukung program-program nasional. Kebijakan Presiden Prabowo, seperti ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), akan menjadi bagian dari agenda Polda di bawah kepemimpinannya.
Terakhir, Irjen Didik menegaskan pentingnya sinergi dengan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas yang berkelanjutan di Sultra.
Dengan pengalaman dan jaringan kuat yang dimilikinya, Irjen Didik membawa harapan baru bagi Sultra.
Ia diharapkan mampu memperkuat peran Polda sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang bersih dan berintegritas. Mampukah “Kapolda KPK” ini membawa perubahan signifikan bagi Bumi Anoa? Waktu yang akan menjawab. (Rls).
