Jakarta – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Bandara Kolaka Utara tahun 2020-2021 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kolaka dinilai janggal.
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih kasus ini karena menduga adanya ketidakadilan.
Desakan ini disampaikan langsung oleh puluhan massa dari Ampuh Sultra saat berdemonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8/25).
Mereka membawa spanduk dan poster yang menuntut transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan bahwa pihaknya mendesak KPK melakukan supervisi karena merasa skeptis dengan penanganan kasus di tingkat kejaksaan.
Menurutnya, ada kejanggalan besar karena Bupati Kolaka Utara sebagai penanggung jawab anggaran tidak tersentuh hukum.
“Bupati Kolaka Utara ini sangat aktif dalam proses pembangunan bandara, tapi untuk konsekuensi hukum seolah-olah bupati Kolaka Utara tidak tahu apa-apa,” ujar Hendro.
Hendro juga menyebut peran bupati sangat jelas. Selain melibatkan keluarganya sebagai kontraktor, bupati juga ikut andil dalam pinjaman dana sebesar Rp100 miliar ke Bank Sultra.
Senada dengan Hendro, koordinator aksi Tomi Dermawan juga menyoroti kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, kasus korupsi ini terasa “pincang” jika bupati lolos dari jerat hukum.
“Kasus korupsi pembangunan bandara ini terasa pincang jika Bupati Kolaka Utara lolos dari jerat hukum,” kata Tomi.
Tomi membandingkan kasus ini dengan kasus yang baru saja diungkap oleh KPK, di mana Bupati Kolaka Timur terjerat kasus korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur.
Ia menyebut kedua kasus ini memiliki modus operandi yang mirip, yaitu sama-sama meminta tambahan anggaran.Ampuh Sultra menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas.
“Bupati Kolaka Utara harus segera diperiksa, kami akan kawal itu sampai tuntas,” tutupnya.
Mereka percaya, jika KPK yang turun tangan, penanganan kasus ini akan lebih transparan dan adil, terutama terkait keterlibatan Bupati Kolaka Utara.
Editor : Redaksi
