KONAWE—Pemerintah Kabupaten Konawe (pemkab) siap menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) Bupati-Wakil Bupati periode 2024-2029.
Kesiapan Pemkab konawe untuk menggelar Pilkada di tandai dengan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah kabupaten, KPU dan Bawaslu.
Penandatanganan NPHD berlangsung di ruang kerja Bupati Konawe, Kamis 2 November 2023. Seremoni tersebut dilakukan langsung oleh Pj Bupati, Harmin Ramba, Ketua KPU, Wike dan Ketua Bawaslu Abuldan dan disaksikan Forkopimda Konawe.
Pj Bupati Konawe, Harmin Ramba mengungkapkan, penandatanganan NPHD Konawe sebenarnya akan bersamaan dengan NPHD Sultra yang berlangsung beberapa waktu lalu. Akan tetapi harus diundur karena kendala lain hal.
“Konawe merupakan satu dari delapan daerah di Sultra yang telah siap draf dan anggaran NPHD-nya. Masih ada tiga daerah lainnya belum siap waktu itu, sehingga penandatanganannya diundur hari ini,” bebernya.
Bupati Harmin juga menambahkan, penandatanganan NPHD hari ini hanya untuk pencairan penyelenggaraan anggaran Pilkada tahun 2023. Baik anggaran untuk KPU dan Bawaslu Konawe akan segera dicairkan sebanyak 40 persen. Sisanya, yang 60 persen akan dibayarkan tahun 2024 mendatang.
“Kita berharap KPU dan Bawaslu bisa memanfaatkan dana yang dihibahkan ini dengan sebaik-baiknya,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Konawe, Tery Indria mengungkapkan rincian total anggaran penyelenggaraan Pilkada Konawe. Untuk KPU Konawe total anggaran yang dihibahkan mencapai Rp63,37 M. Sementara untuk Bawaslu Konawe mencapai Rp24,99 M.
“Tahun 2023, anggaran yang akan dicairkan sebanyak 40 persen dari total anggaran pada masing-masing penyelenggara,”tandasnya.
Ia juga menjelaskan, selain KPU dan Bawaslu Konawe, ada juga anggaran pengamanan untuk TNI/Polri. Untuk Polres Konawe anggaran pengamanannya senilai Rp7,85 M. Lalu, untuk Kodim 1417 Kendari senilai Rp2,46 M. Kemudian, ada juga untuk Polresta Kendari senilai Rp1,11 M.
“Polresta Kendari juga ada, karena ada kecamatan di Konawe yang jadi gawean Polresta seperti Soropia dan Lalunggasumeeto. Semua anggaran pengamanan baik dari TNI maupun Polri akan dicairkan 2024 mendatang,” bebernya.
Ketua Bawaslu Konawe Abuldan memberikan apresiasi kepada Pj Bupati dan Pemkab Konawe atas terealisasinya dengan segera penandatanganan NPHD. Kata dia, hal itu sesuai dengan ketentuan Permendagri no 54 pasal 13 ayat 2 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pilkada yang bersumber dari APBD murni.
“Alhamdulillah hari ini secara resmi telah dilaksanakan penandatanganan NPHD bersama Bawaslu dan Pemkab Konawe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku,” jelasnya.
Abuldan merinci, total anggaran yang disepakati untuk Bawaslu senilai Rp24.990.292.000. Menurutnya, anggaran yang cukup besar itu menjadi tanggung jawab besar pula untuk Bawaslu Konawe.
“Tentu Bawaslu Konawe akan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparan, akuntabel, efektif dan tepat sasaran dalam rangka mensukseskan Pilkada Konawe tahun 2024. Harapan kami, Bawaslu, Pemkab dan Forkopimda Konawe dapat bersinergi untuk menciptakan Pemilu damai,” pungkasnya (Adv/Rls).
