Penulis: La Ato
KENDARI, BONDO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar rapat koordinasi dalam rangka membahas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Kendari, Selasa, 7 November 2023.
Penjabat Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu saat memimpin rapat mengatakan, rapat ini untuk mendiskusikan satu agenda penting yang harus ditindaklanjuti.
“Perda sudah ditetapkan sejak tahun 2012, tepatnya kurang lebih 11 tahun yang lalu. Jangan-jangan Perda ini tidak pernah dibaca, sehingga tidak pernah diimplementasikan,” kata Asmawa Tosepu.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah kota ingin mengimplementasikan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang retribusi umum, yang salah satunya tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
“Bahwa di sana sudah jelas dan sudah terinci di Perda, sehingga kalau pun diturunkan di Perwali tinggal mengungkit apa yang ada di dalam Perda. Tinggal kita membuat SOP bagaimana melaksanakan Perda No. 2 ini,” terangnya.
Dalam pengimplementasian Perda ini, Pemkot Kendari bakal mengenakan biaya sebesar Rp5.000, dan petugas akan menjemput langsung sampah tersebut di rumah warga.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari, Paminuddin mengatakan, untuk pembayaran iuran sampah ini akan dibagi dua kategori, yakni untuk masyarakat umum dan ASN.
“Untuk masyarakat umum pembayaran dilakukan melalui kelurahan, sedangkan untuk ASN akan dipungut melalui TPP,” jelasnya.
“Intinya, kita ingin pungut maksimal iuran retribusi ini untuk pendapatan kas daerah kita. Namun, catatannya tidak ada pelanggaran baik administrasi maupun aturan-aturan yang berlaku saat ini,” tambahnya.
Untuk diketahui, saat ini pembayaran iuran sampah sudah diterapkan pada ASN Pemkot Kendari sebagai contoh. ASN yang tidak membayar akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran TPP.
