Konawe, Sultra – Pemerintah Kabupaten Konawe memulai tahun 2026 dengan langkah progresif melalui transformasi besar-besaran di sektor birokrasi. Dalam rapat koordinasi bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula BKPSDM, Senin (12/1), Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan bahwa inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan.
”Inovasi adalah harga mati. Kita tidak boleh lagi bermain aman jika ingin melihat daerah ini maju,” tegas Yusran di hadapan seluruh kepala dinas dan badan.
Dalam evaluasi tersebut, Yusran mengungkapkan temuan menarik terkait korelasi antara pengawasan lapangan dengan kualitas administrasi.
Berdasarkan pantauannya, instansi yang rutin mendapatkan inspeksi mendadak (sidak) cenderung memiliki laporan kinerja yang lebih akuntabel dan berkualitas.
”Fenomena yang ada menunjukkan dinas yang sering kita sidak, kinerjanya justru bagus. Sebaliknya, yang jarang tersentuh pengawasan langsung, progresnya biasa-biasa saja,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Bupati menginstruksikan penguatan pengawasan melalui Rapat Terbatas (Ratas) bulanan untuk setiap OPD.
Langkah ini diambil guna memastikan anggaran dan program kerja selaras dengan 10 Program Strategis Daerah, khususnya dalam upaya pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Tahun 2026 menjadi tahun krusial bagi pembangunan infrastruktur di Konawe, dengan proyek vital seperti Rumah Sakit Pratama dan Pasar Induk Pangan yang tengah berjalan. Demi menjamin transparansi, Pemkab Konawe secara resmi menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pihak Kejaksaan.
Tidak hanya internal birokrasi, para kontraktor atau pihak ketiga pun ikut diawasi secara ketat. Evaluasi bulanan kini diberlakukan bagi pemenang tender belanja modal.
”Bukan cuma target selesai yang kita kejar, tapi transparansi dan kualitas harus dikedepankan,” tambah Yusran.
Selain infrastruktur fisik, wajah pelayanan publik Konawe juga dipoles melalui dua aspek utama:
1. Standarisasi Fasilitas : Kebersihan dan kelayakan kantor menjadi standar awal pelayanan yang layak bagi masyarakat.
2. Penguatan Kompetensi : Rencana pembentukan Badan Diklat Daerah dicanangkan sebagai motor penggerak kompetensi aparatur sipil negara (ASN) agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi.
Menutup arahannya, Bupati yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ferdinand ini mengajak seluruh jajaran untuk meruntuhkan ego sektoral. Ia meminta ruang-ruang rapat di setiap OPD diaktifkan sebagai pusat evaluasi internal yang berkelanjutan, bukan sekadar tempat berkumpul seremonial.
”Mari berkolaborasi dan bersinergi. Apa yang kita lakukan hari ini adalah manifestasi dari visi-misi yang telah kita janjikan kepada rakyat Bumi Konawe,” pungkasnya.
Dengan dimulainya pengawasan ketat dan dorongan inovasi ini, tahun 2026 diprediksi akan menjadi titik balik transformasi pelayanan publik di Kabupaten Konawe menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.
Penulis : Rada
Editor : Redaksi
