Penulis : Asrul Hamdi
WAKATOBI, BONDO.ID – Pemberhentian perangkat Desa Kampo-kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi sorotan DPRD Wakatobi dianggap berlebihan.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Kampo-kampo, Jaenuddin kepada media ini. Menurutnya semua yang dilakukan dalam pembenahan struktur desa Kampo-kampo telah sesuai prosedur undang-undang dan peraturan daerah Kabupaten Wakatobi yang berlaku.
“Perangkat yang diberhentikan karena tidak bisa menunjukkan SK perangkat, terlebih lagi tidak memberikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran berjalan dan tidak mengikuti seleksi pengangkatan perangkat desa sesuai Perda Wakatobi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa,” beber Jainudin. Jum’at (8/4/2022)
Lebih lanjut ia menerangkan jika pihaknya telah melakukan obserfasi, menelusiri keabsahan SK mereka (yang diberhentikan_red) karena terjadi tiga kali pergantian Plt Kades dimasa pemerintahan sebelumnya.
“Sudah tiga kali pergantian dan ternyata SKnya masih ditandatangani Kades lama. Nah… merujuk pada Permendagri 83 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 5 ayat 3 poin d dan e kita jadikan dasar pemberhentian itu,” tegas Jaenuddin
Ditanya soal tanggapan DPRD Wakatobi terkait hal ini sehingga tidak akan lagi membahas Peraturan Daerah (Perda), Jaenuddin mengatakan itu urusan internal DPRD dan menurutnya sangat berlebihan.
“DPRD kan punya aturan tersendiri, kami juga telah menjalankan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak usah berlebihan, soal Pembahasan Perda itukan punya aturan juga jadi urusan mereka (DPRD_red),” cetusnya
Jaenuddin juga mengungkapkan kekecewaannya kepada DPRD Wakatobi karena merasa diperlakukan layaknya seorang terpidana yang tidak diberikan kesempatan untuk berbicara terkait klarifikasi yang dihadirinya sesuai undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di gedung DPRD Wakatobi Rabu 6 April 2022 lalu.
“Saya di undang dalam RDP di DPRD tapi saya tidak diberi kesempatan yang longgar untuk berpendapat terkait apa yang saya rasakan, lakukan dan yang saya pahami tentang persoalan yang membuat sehingga saya hadir. Untuk apa saya diundang kalau tidak dikasi kesempatan untuk klarifikasi,” uncapnya dengan nada kecewa
“Negara kitakan negara hukum yang mengedepankan asas praduga tidak bersalah, bukan menjustifikasi seakan-seakan saya bersalah. Kita juga tahu kalau fungsi DPRD itu adalah salah satunya pengawasan bukan mengadili,” tegas mantan Lurah Wali itu.




