Penulis : Asrul Hamdi
WAKATOBI, BONDO.ID – Resmi membuka Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Presiden Joko Widodo tegaskan, saatnya menghancurkan ego sektoral agar terjalin komunikasi kinerja terintegrasi antara pemerintah daerah, kota, provinsi hingga pusat. Kamis (9/6/2022).
Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi mengingat masih banyaknya penduduk Indonesia yang belum memiliki sertifikat lahan sebagai landasan hukum Hak Guna Bangunan (HGB) bagi masyarakat yang menyebabkan terjadinya sengketa lahan.
“Dari 126 juta harusnya diberi sertifikat. Di 2015 baru 46 juta, artinya 80 juta penduduk Indonesia menempati lahan tapi tidak memiliki hak hukum yang namanya sertifikat,” beber Jokowi
Dalam kesempatan itu juga, orang nomor wahid di Indonesia itu mengharapkan agar terjalin kerjasama yang baik secara terintegrasi antar kementerian, lembaga baik pemerintah pusat, provinsi hingga daerah agar persoalan yang ada di bangsa ini dapat terselesaikan dengan baik.
“HGB yang menjadi persoalan, sehingga yang menjadi sengketa lahan ada dimana-mana Saya harapkan agar segera mengintegrasikan dan memadukan seluruh kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah. Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat,” pintanya
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menjelaskan jika masyarakat sudah memiliki sertifikat, dapat digunakan sebagai jaminan infestasi untuk akses permodalan melalui lembaga keuangan. Melalui GTRA Summit 2022 semua elemen kementerian, lembaga, pemerintah pusat hingga daerah harus saling terbuka.
“Semua kementerian, lembaga, pemerintahan pusat dan daerah harus saling terbuka. Harus saling bersinergi dengan real. Inilah saatnya diforum Gugus Tugas Reforma Agraria, kita hancurkan yang namanya ego sektoral. Dengan mengawal kebijakan satu tekad, harus semuanya mendukung ini terlebih saat ini kita berada pada zaman tekhnologi,” tegas Jokowi.
