RAPBD Mubar Tahun 2023 Diterima dan Disetujui DPRD

209
Pj. Bupati Muna Barat, Dr. Bahri, S.STP,.M.Si (kiri) saat menyerahkan dokumen RAPBD kepada Wakil Ketua l DPRD H. Uking Djasa dalam rapat paripurna tingkat I, di Aula Kantor DPRD, Senin malam, (21/11/2022). Foto/Zul

Penulis : Jul Awal

MUNA BARAT—Setelah melewati pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna tingkat I, Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 Kabupaten Muna Barat (Mubar) akhirnya disetujui dan diterima oleh DPRD.

Rapat Paripurna I yang diselenggarakan oleh DPRD setempat dipimpin langsung oleh wakil ketua ll, Agung Darma.

Dokumen Raperda APBD tahun 2023 itu diserahkan langsung PJ. Bupati Muna Barat, Dr. Bahri yang diterima Wakil Ketua l H. Uking Djasa di Aula Kantor DPRD, Senin malam, (21/11/2022).

PJ. Bupati Dr. Bahri mengatakan penyusunan APBD tahun 2023 merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Sesuai ketentuan, bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Raperda APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

“Menindaklanjuti persetujuan bersama KUA PPAS yang telah dibahas bersama antara Pemda dan DPRD Mubar, maka Pemda Mubar telah melakukan pembahasan guna merumuskan RAPBD tahun 2023 yang meliputi kebijakan pendapatan daerah senilai Rp.648.972.550.058 dengan rincian PAD sebesar Rp.26.822.475.000 terdiri dari pendapatan pajak daerah Rp.5.590.000.000, retribusi daerah Rp.5.991.516.800, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.522.763.000, dan lain-lain PAD yang saya senilai Rp.14.718.195.200,” jelas Bahri dalam sambutannya.

Selanjutnya, pendapatan transfer sebesar Rp.658.150.075.058 yang meliputi pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp.641.804.868.431 dan pendapatan transfer antar daerah Rp.16.345.206.627.

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu menyebut kebijakan belanja daerah pada RAPBD tahun 2023 kebijakan belanja daerah sebesar Rp.727.350.990.562. Adapun struktur belanja daerah tersebut meliputi belanja operasi pada RAPBD dianggarkan sebesar Rp.450.831.121.554 yakni belanja pegawai Rp.251.759.739.420, belanja barang dan jasa Rp.135.843.649.134, belanja hibah Rp.49.472.333.000, dan belanja bansos Rp.13.755.400.000.

“Untuk belanja modal Rp.171.980.290.408 dengan rincian belanja modal tanah Rp.51 juta, belanja modal peralatan dan mesin Rp.8.707.556.501, belanja modal gedung dan bangunan Rp.109.428.568.907, belanja modal jalan jaringan dan irigasi Rp.52.147.620, belanja modal aset tetap Rp.1.645.545.000,” terangnya.

Kemudian lanjut Bahri, untuk belanja tak terduga (BTT) dianggarkan sebesar Rp.3.264.500.000 dan belanja transfer sebesar Rp.101.275.078.600 yang bersumber dari bantuan keuangan.

Alumni STPDN angkatan 07 itu menjelaskan untuk kebijakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.42.378.440.504 dimana biaya penerimaan pembiayaan itu direncanakan bersumber dari Silpa tahun 2022 ini.

“Kami berharap RAPBD tahun 2023 ini dapat dibahas guna mendapat persetujuan bersama sehingga dapat ditetapkan menjadi perda yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar mantan Kabag Umum STPDN itu.

Dalam rapat paripurna itu, ada pandangan umum fraksi-fraksi yakni Fraksi Nasdem, fraksi Perjuangan Bangsa, Fraksi Amanat Demokrasi Pembangunan Indonesia Raya, dan Fraksi Partai Golkar yang pada prinsipnya menerima dan menyetujui RAPBD untuk dibahas pada sidang selanjutnya.

Dijadwalkan, sidang paripurna II akan digelar hari ini, Selasa, (22/11/2022) pada pukul 15.00 WITA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here