Penulis : La Ato
BONDO.ID | Kendari – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menyebut pers sebagai lokomotif kemajuan bangsa. Hal ini ia sampaikan saat memberikan sambutan di acara puncak perayaan peringatan Hari Pers Nasional 2022 yang diselenggarakan di Kota Kendari, Rabu, 9 Februari 2022.
“Pers menjadi inspirasi, lompatan-lompatan kemajuan, serta simbol perubahan di semua sektor kehidupan. Sehingga menjadikan masyarakat, bangsa, dan negara percaya diri untuk mewujudkan Indonesia maju,” ucap Jokowi melalui siaran video conference.
Perubahan drastis persaingan media, menurutnya telah melahirkan berbagai persoalan yang pelik, seperti munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya trend informasi yang semata hanya mengejar views, membanjirnya konten-konten yang hanya mengejar viral, juga masifnya informasi yang menyesatkan.
“Hal ini menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan,” ucapnya.
Dalam kondisi yang penuh tekanan seperti ini, menurutnya, media-media harus secepatnya bertransformasi, inovatif dalam meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat.
Dalam kesempatan tersebut, ia berpesan agar pers Indonesia mampu memperbaiki kelemahan, melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, juga menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan.
Terakhir ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan pers, karena walaupun dalam situasi pandemi masih tetap bekerja dan terus menyampaikan informasi, terus meningkatkan literasi, serta membangun optimisme dan harapan bagi masyarakat, sehingga mampu menghadapi pandemi Covid-19.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi mengatakan, keberadaan pers selama ini sangat strategis sebagai salah satu pilar pembangunan dan pilar ke empat domokrasi.
“Pers sangat berperan dalam menyuarakan dan memberikan masukan kepada pemerintah di era yang serba digital sekarang ini,” ucapnya.
Pemberitaan dari pers terkait isu nasional dan daerah, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan pemerintah.
“Baik pada sektor pemerintah pusat, daerah, maupun sektor pelayanan swasta,” lanjutnya.
