Persot Desak DPRD Provinsi Bentuk Satgas Pengawasan Distribusi Solar Subsidi di Sultra

290
Dialog Publik mengenai tanggapan atas kelangkaan BBM Subsidi jenis Bio Solar yang diselenggarakan oleh DPD-KPN Kota Kendari Dan Persot Sultra di Kendari (17/9/2022).

Penulis : Indar

KENDARI- Kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu ternyata tidak menyelesaikan persoalan kelangkaan bio solar subsidi di beberapa SPBU. Antrian panjang kendaraan menunggu pengisian bio solar subsidi masih menjadi pemandangan lazim khususnya di Kota Kendari.

Situasi ini dikeluhkan oleh para sopir truk yang tergabung dalam Ormas Persatuan Sopir Truk (Persot) Sultra. Koordinator Persot Sultra, Abdul Rajab menuturkan bahwa kelangkaan BBM subsidi jenis bio solar bahkan telah terjadi sejak tahun 2013 lalu.

“Makanya tahun 2013 itu kami juga (Persot, red) pernah melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut solusi atas permasalahan ini” ujar Rajab dihadapan puluhan peserta acara dialog publik mengenai masalah BBM Subsidi yang diselenggarakan DPD KPN Kota Kendari dan Persot Sultra di Kendari (17/9) lalu.

Menurut Rajab, pasca aksi unjuk rasa tahun 2013 lalu, pihaknya telah beberapa kali melakukan aksi serupa, dan aksi demo terakhir dilakukan pada akhir Agustus lalu yang mendesak DPRD Kota kendari agar segera mengambil sikap tegas untuk menyikapi kelangkaan bio solar subsidi. Namun sejauh ini kata, Rajab, pihaknya belum melihat adanya langkah nyata dari lembaga legislatif kota tersebut untuk menindaklanjuti tuntutan Persot tersebut.

Salah satu tuntutan yang dilayangkan Persot Sultra adalah mendesak Pemerintah Kota Kendari untuk melakukan pengawasan ketat dalam pendistribusian bio solar subsidi di SPBU yang ada di Kota Kendari, sehingga penyaluran bio solar subsidi sampai kepada masyarakat yang tepat. Tuntutan Persot ini menurut Rajab muncul karena dugaan adanya aknum-oknum penimbun BBM Subsidi yang diduga menimbun BBM subsidi dalam jumlah besar sehingga menyebabkan kelangkaan BBM di Kota Kendari.

Menurut Rajab, situasi yang terjadi sekarang ini sangat merugikan dan memberatkan supir truk dalam menjalankan aktifitas pekerjaan mereka. Sehingga permasalahan ini harus segera disikapi dengan serius oleh pemerintah agar menemukan titik terang penyelesaiannya.

“Sehingga pada kesempatan ini (acara dialog publik, red) kami butuh saran dan masukan dari teman-teman mahasiswa dan pihak lain untuk memberikan masukan atau solusi kepada kami, terkait langkah apa lagi yang harus kami lakukan” katanya.

Ditempat yang sama, salah satu nara sumber dialog publik yang juga pengamat kebijakan Sultra, Dr. Indrawan Tobarasi membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh Abdul Rajab. Menurut Indra begitu sapaan akrabnya, fenomena kelangkaan BBM Subsidi jenis bio solar sudah terjadi cukup lama sejak beberapa tahun lalu. Kelangkaan ini mengakibatkan para sopir truk kerap kesulitan mendapatkan bio solar bahkan harus mengantri sampai 2-3 hari di SPBU untuk mendapatkan bio solar subsidi.

Dikatakan, kelangkaan bio solar subsidi di SPBU akan mempengaruhi kelancaran mobilisasi dalam pendistribusian berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan suplai beberapa jenis barang-barang pokok akan terganggu dan dengan sendirinya akan ikut mendorong terjadinya lonjakan harga barang.

Dalam rangkaian penutup acara dialog publik, Indra menyampaikan bahwa salah satu cara baru yang bisa ditempuh oleh Persot mambawa aspirasi ini kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan mendesak DPRD agar segera membentuk tim atau semacam Satuan Tugas (Satgas) yang berfungsi untuk melakukan pengawasan di SPBU dan juga berfungsi menerima pengaduan dari masyarakat jika ada dugaan penyelewengan atau penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, agar bisa bekerja lebih efektif, Satgas ini sebaiknya tidak hanya beranggotakan dari anggota DPRD semata, tetapi harus melibatkan anggota TNI-Polri, Pihak Pemprov Sultra, dan yang paling penting adalah melibatkan elemen-elemen masyarakat seperti Organda dan Persot sebagai Ormas yang memiliki interest langsung terhadap BBM Subsidi jenis bio solar.

“Jika DPRD Provinsi Bersedia untuk membentuk Satgas ini saya kira akan lebih progresif dan menjadi terobosan baru. Dan saya percaya ini bisa lebih efektif. Karena kita lihat pengalaman dengan sistem pengawasan dana desa di beberapa daerah yang sudah mempraktekkan ini dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana desa, dan meski belum berhasil 100 % tapi paling tidak bisa meminimalisir praktek-praktek pelanggaran hukum” Jelas Indra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here