Perda APBD Mubar 2023 Disetujui, Selanjutnya Menunggu Evaluasi Gubernur, Bahri : Terimakasih

992

Penulis : Jul Awal

MUNA BARAT—Pj. Bupati Kabupaten Muna Barat, Dr Bahri bersama DPRD melakukan Penandatanganan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penandatangan persetujuan bersama dilakukan dalam Rapat Paripurna tingkat ll, DPRD,Selasa (22/11/22). Dalam rapat ini dipimpin wakil ketua I Uking Djasa, dan dihadiri 18 anggota DPRD Mubar.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Dr. Bahri mengatakan dengan disetujuinya Raperda APBD tahun anggaran 2023 menjadi Perda menunjukkan adanya keseriusan dalam kerjasama dan koordinasi sebagai mitra pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD serta semua Kepala SKPD atas kerjasama yang baik selama ini, mulai dari awal pembahasan sampai dengan persetujuan bersama berjalan dengan lancar sehingga hari ini kita bisa melahirkan Perda,” ucap Bahri.

Menurut Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini, Sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 315 RaPerda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati Walikota paling lama 3 hari disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pusat untuk dievaluasi.

“Selanjutnya hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota tentang APBD dan rancangan Perda. Hasil Evaluasi Gubernur kemudian disempurnakan oleh badan anggaran DPRD bersama Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelasnya.

Mantan Kabag Umum STPDN itu menuturkan Raperda APBD tahun anggaran 2023 pendapatan daerah sebesar Rp. 684.972.550.058
Pendapatan transfer Rp.658.150.075.058. Kelompok belanja daerah Rp. 727.350.990.562.

Alumni STPDN itu berharap Raperda APBD tahun anggaran 2023 segera ditetapkan menjadi peraturan Daerah dan dituangkan dalam lembaran daerah.

“Sehingga secepatnya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera melakukan percepatan proses pelaksanaan anggaran kegiatan tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here