LM. Junaim Bantah Tudingan Pembangunan Pabrik Industri Tapioka Menggunakan DD

292

MUNA BARAT—Tuduhan Forkom PD3 Sultra terkait pembangunan pabrik industri menggunakan dana desa (DD) dibantah salah seorang pendamping desa di Kabupaten Muna Barat (Mubar).

Junaim melihat tuduhan tersebut sangat tidak berdasar, dan mengada-ada.

“Penggunaan Dana Desa tahun 2023 peruntukannya di prioritaskan untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional , program prioritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa,” kata Junaim, (14/03/2023).

Ia menjelaskan proses pelaksanaanya mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan Permendesa Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan DD tahun 2023. Sehingga Dana desa bukan untuk pembangunan Pabrik tetapi untuk pembangunan Sumber daya Manusia dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Ketua Projo Muna Barat itu menyebut pembangunan Industri Pabrik Tapioka adalah kewenangan perusahaan, bukan Desa ataupun Pemda.

“Yang bangun pabrik adalah Perusahaan PT Agro bukan Pemda atau Desa. Sehingga tuduhan Forkom PD3 Sultra bahwa Sumber dana pembangunan Industri pabrik tepung tapioca bersumber dari Pemda atau bersumber dari penyertaan modal awal dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebesar Rp10 miliar dan Rp 3 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sangat primitive. Tidak ada anggaran Bangun Pabrik dari BKK atau Dana Desa, BKK itu sumber dana nya dari APBD Kabupaten yang penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemda yang dituangkan dalam juknis, sedangkan 3 Milyar Dana Desa itu merupakan total penyertaan Modal Bumdes yang bersumber dari DD, jadi Desa menyiapkan Modalnya melalui Bumdes bukan untuk bangun pabrik tetapi untuk pengembangan ekonomi masyarakat , yang Namanya Bantuan keuangan Khusus peruntukan dan pengelolaanya ditentukan oleh Pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang bangun pabrik itu adalah Perusahaan PT Agro bukan Pemda atau Desa,” terangnya.

Kemudian mekanisme Penyusunan APBDesa dibahas oleh pemerintah desa Bersama BPD, dan Bupati tidak terlibat dalam Proses Penyusunan APBDes di Seluruh Desa kabupaten Muna Barat.

“Namun dari sisi kewenangan, Bupati berperan melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaran Pemerintahan Desa sesuai pasal 115 UU Desa Nomor 6 tahun 2014, pasal 34 ayat 1 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga Keliru dan salah alamat jika mengatakan Bupati tidak memiliki kewenangan terhadap desa,” lanjutnya.

Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa lahir melalui Proses perencanaan desa, di susun oleh Pemerintah Desa dan mengacu kepada perencanaan Pembangunan Kabupaten Kota sesuai dengan pasal 76 UU nomor 6 tahun 2014.

“Tujuannya agar terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan, Pencapaian sasaran pembangunan Desa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten,” sambungnya.

Terkait kebijakan pembangunan gerai Indomaret oleh pemda yang mempengaruhi usaha mikro, pria murah senyum itu menambahkan sebenarnya yang minta membangun Indomaret itu bukan Pemda tetapi PT Indomarco Prismatama sesuai Surat Permohonan nomor 078/IDM/MKS-KRI/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022 perihal Permohonan investasi usaha.

“Pemda hanya menerima usulan permohonan ijin blm ada persetujuan sampai sat ini, jika ada yang mengatakan dapat mempengaruhi kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Muna Barat ya itu sah2 saja jika sebatas asumsi. Kita tunggu hasil kajian dan kelayakan. Intinya kalaupun masuk Indomaret di Mubar bukan mematikan usaha masyarakat namun bisa mengembangkan inovasi produksi local yang dikemas masyarakat itu sendiri,” cetusnya.

Olehnya itu, Junaim menilai bahwa tudingan lewat demonstrasi tersebut patut dicurigai, sengaja ditunggangi oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak citra Bupati Muna barat karena subtansi materi gerakan semua rekayasa dan tidak memiliki dasar apapun.

“Gerakan mereka bukan untuk membangun justru merusak proses pembangunan daerah dengan cara menyebar informasi keliru dan salah , ini sebuah Tindakan tak bermoral dengan menggiring pernyataan salah dan ingin dibenarkan oleh public,” tutupnya.(Adv)

Artikulli paraprakSekda Konawe Buka Konfercab dan Seminar Kefarmasian
Artikulli tjetërLagi, Pemkab Mubar Terima Penghargaan Dari Pemerintah Pusat Atas Capaian UHC 100 Persen

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini