Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat di bawah kepemimpinan Pj. Bupati Dr. Bahri sukses menurunkan jumlah kemiskinan dengan presentasi pada tahun 2021 dari 2,03 persen menjadi 1,99 persen pada tahun 2022, (Rabu, 15/11/2023).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Mubar tahun 2021 sebesar 13,96 persen dan pada tahun 2022 berkurang menjadi 13,85 persen.
Al Rahman Selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengatakan hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menjauh.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan itu tidak terlepas dari program yang dicanangkan oleh Pj Bupati Mubar Bahri dengan strategi mengurangi beban pengeluaran, menaikkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
“Dalam konteks mengurangi beban pengeluaran masyarakat, maka kita hadir dengan empat program yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian seluruh masyarakat miskin kita daftarkan sebagai pekerja rentan di BPJS Ketenagakerjaan kemudian kita hadirkan juga BLT APBD di kelurahan,” terangnya.
Tak lupa pula Pj Bupati Mubar Dr. Bahri mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat kecil diantaranya dengan memberikan subsidi BBM bagi tukang ojek dan pelaksana jasa angkutan laut serta nelayan, bantuan khusus desa sebesar Rp. 100 juta dan bantuan rumah tidak layak huni, pembangunan jamban MCK dan perbaikan sanitasi lingkungan perumahan
Tak hanya itu Dr. Bahri kemudian memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk kelompok usaha bersama, pemberdayaan usaha mikro, termasuk bantuan keuangan khusus untuk kelurahan dan desa, Terangnya.
Sementara itu , Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mubar, La Ode Aka menyampaikan bahwa program pasar murah ini dilakukan sebagai upaya menekan laju inflasi di Mubar, dengan membuat aplikasi sistem informasi perkembangan harga pangan (Sipengharapan).
Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Pemda Mubar mendapat informasi harga pada tiap pasar yang ada di Bumi Laworoku. Aplikasi ini dikoordinasikan dengan 12 pasar, maka pada tiap pasar ada petugas yang akan melihat dan menginput pada sistem terkait perkembangan harga pasar pada 20 komoditas,” kata La Ode Aka.
Lebih lanjut, dari 20 komoditas tersebut, yang menyumbang inflasi adalah, beras, minyak goreng dan gula pasir. Namun yang paling berpengaruh terhadap masyarakat adalah komoditi beras. Olehnya itu Pemda Mubar melakukan intervensi pasar melalui pasar murah bekerja sama dengan Bulog.
Pola kerjanya, kata La Ode Aka, Pemda kerja sama dengan desa untuk mendata masyarakat yang kurang mampu lalu disampaikan di kecamatan, kemudian data itu diserahkan ke Pemda.
Dari data itu, Pemda dan Bulog melakukan operasi pasar dengan menyediakan 10 Kg beras per kepala keluarga.
La Ode Aka juga menyampaikan, program-program dilakukan oleh Pemda selama ini berdampak positif pada masyarakat kurang mampu. Kata dia, data kemiskinan yang berasal dari desa tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Dimana tahun 2022 data kemiskinan Mubar dari Badan Pusat Statistik sebanyak 11.560 jiwa turun menjadi 9.575 jiwa.
“Penurunan angka kemiskinan ini berdasarkan pendataan dari desa terkait penanganan kemiskinan di Mubar. Validasi terakhir Pemda Mubar itu sekitar 9 ribu lebih,” terangnya.
Dirinya mengungkapkan, data 9.575 masyarakat kurang mampu ini menjadi fokus utama Pemda dalam rangka membantu meringankan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Intervensi pertama membantu meringankan beban keluarga melalui bantuan sembako. Bantuan sembako berasal dari provinsi dan Pemda Mubar.
“Ada sekitar 7.575 warga kurang mampu berdasarkan data dari desa. Mereka sudah disiapkan dari APBD Perubahan. Paketnya kuponnya adalah beras sebanyak 10 kg per kepala keluarga,” terang La Ode Aka
La Ode Aka juga mengklarifikasi informasi yang berkembang di masyarakat bahwa Pemda Mubar diduga menggelembungkan data kemiskinan di Mubar.
Kata dia informasi itu tidak benar. Data kemiskinan di Mubar sejak tahun 2021 sampai dengan validasi data tahun 2023 yang bersumber dari desa mengalami penurunan.
