UNAAHA – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) drg. Mawar Taligana membantah adanya pungutan bagi 1530 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk kepentingan Swab Antigen dan Vaksin COVID -19.
“Itu mereka bayar dimana dan sama siapa, asal ditau saja, kami ini Dinkes laboratorium hanya membantu dengan ikhlas, karena mereka sudah mau tes besok,” Kata drg. Mawar, Minggu 12/09/21, yang dihubungi Via telpon.
Menurutnya, Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Kementrian Kesehatan dengan Nomor : SR.04.01/II/2309/2021, meminta Dinas Kesehatan kabupaten memfasilitasi pemeriksaan RDT Antigen dan Vaksin bagi peserta PPPK 2021, tanpa di pungut biaya atau gratis.
“Katanya alat RDT akan disediakan pusat, tapi kenyataan sampe saat ini tdak ada, untung kami punya stok RDT dari pembelian kami. Padahal itu untuk traking, bukan untuk P3K. Kalau kami tetap menunggu dari pusat, terpaksa mereka RDT mandiri di klinik, RS dan dr praktek yg harganya antara Rp. 100.000 – Rp. 200.000. Kami niat baik membantu mereka. Mereka sebenarnya harusnya mandiri karena tdak ada RDT bantuan itu,”Terang Kadis.
Sementara itu, HSP selaku Ketua Forum Guru Honorer (FGH) PGRI kabupaten konawe yang di konfirmasi awak media membenarkan adanya biaya yang di kumpulkan Rp. 30.000.
“Begini pak mohon ijin saya jelaskan. Kalau di bilang pungutan itu bukan pak. Karena kami di Forum itu independen, tercetusnya itu karena adanya kesepakatan keterwakilan 29 kecamatan anggota Forum,”jelasnya.
Selain itu kata dia, tercetusnya kesepakatan itu karena adanya beberapa pertimbangan. Pertama masalah cuaca, kedua masalah jarak dan ketiga menjaga imun tubuh. Sehingga timbul niat anggota forum untuk menyampaikan keluhan kepada dua Instansi, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan konawe untuk melakukan swab mandiri, untuk menghindari kerumunan.
“Bsakah kami swab mandiri. Tapi dari 2 Instansi terkait tidak mengiyakan karena dalam keputusan di Panselnas, yang terbaca secara online hanya 1 tempat titik lokasi untuk tes swab Kabupaten konawe yakni di laboratorium kesehatan daerah.,”ujarnya.
HPS menyebutkan, peserta tes 1530 orang, rata – rata sudah di ambang batas, hampir 60-70 persen sudah ada yang berumur 50 tahun keatas.
“Jadi pertimbangan teman – teman. Kalau memang dari pihak instansi itu tidak bisa, karena merujuk dari Panselnas, Pilok yang di tuju untuk kami melakukan tes swab, bagaimana dengan kami ini yang sudah tua – tua. Bukan persoalan yang lain, tapi kami ini stres,”sebutnya.
“Tingkat kecemasan kami di atas rata – rata, karena apa. Karena di pikiran kami ini tidak pernah di swab. Ini mau tusuk hidung,”ungkapnya.
Meski demikian, HPS menuturkan, Ia hanya mendengarkan aspirasi teman – teman. Dari keterwakiilan Forum 29 kecamatan apa yang mereka inginkan.
Bahkan HSP mengakui, Ia selaku Ketua FGH PGRI Konawe sampai saat ini belum mengantongi ataupun memegang uang yang di kumpulkan berdasarkan rancangan kesepatan anggota FGH Rp. 30.000 untuk tenaga kesehatan (Nakes).
“Saya juga belum mengangongi uang itu, tapi informasi dari Koordinator kecamatan, sudah ada yang mengumpul dengan se ikhlasnya. Kisaran Rp. 10.000 – Rp. 20.000,”tutupmya. (Red)
