KONAWE — Kery Saiful Konggoasa (KSK) tampaknya bakal mengakhiri masa pemerintahannya di Kabupaten Konawe dengan paripurna. Impiannya untuk membuat daerah lumbung beras ini menjadi kabupaten mandiri, berdaya saing dan memiliki pelayanan publik yang baik bakal segera terwujud.
Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan pada sebuah kesempatan mengungkapkan, ada tiga semangat pembangunan dalam membentuk otonomi daerah (Otoda) yang paripurna. Ketiga hal tersebut, yakni ketika sebuah daerah telah mandiri, memiliki daya saing hingga pelayanan publik yang telah memadai.
Ferdinand menerangkan, perihal kemampuan kemandirian daerah, Konawe sudah cukup mandiri. Kemandirian itu bisa dilihat dari besarnya serapat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tiga tahun terakhir, PAD Konawe rata-rata berada di atas Rp200 M. Dengan PAD sebesar itu, Konawe sudah mampu membiayai pembangunan yang cukup besar di daerahnya.
Contoh lain lajut Ferdinand, kemandirian daerah Konawe juga bisa dilihat dari pengalaman lainnya. Misalnya, saat menghadapi krisis bencana banjir 2019 lalu. Pemkab Konawe bersama stakeholder lainnya dianggap mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan penanganan yang diputuskan secara mandiri.
“Tahun 2019 lalu, saat kita dilanda banjir, Pemkab bersama TNI Polri dan masyarakat, kita mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kita,” jelasnya.
Lalu, terkait daya saing daerah kata Ferdinan, Konawe tidak kalah mumpuni. Pada tahun 2021, Konawe menjadi daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Sultra, dengan nilai Rp20,056 T. Angkat tersebut sekaligus menempatkan Konawe diperingkat ketujuh nasional. Pemkab Konawe pun diganjar penghargaan dari Kementerian Investasi RI.
Pemkab Konawe tampaknya tak terlena dan berpuas diri atas capaian tersebut. Tahun 2022 ini, pemerintahan KSK menarget bisa masuk tiga besar capaian realisasi secara nasional dengan target investasi di atas Rp40 T. Target itu bukan sekadar isapan jempol belaka, karena pada triwulan kedua 2022, realisasi investasi di Konawe telah mencapai Rp38,54 T.
“Kita optimis bisa mencapai di atas empat puluh triliun rupiah tahun ini dan harapannya kita bisa masuk tiga besar nasional dalam hal realisasi investasi. Ini juga sekaligus membuktikan kalau Konawe adalah surganya investasi,” jelas mantan Kepala BPKAD Konawe tersebut.
Kemudian, poin terakhir dalam prinsip pembangunan Otoda adalah terkait pelayanan publik. Pada poin ini, Ferdinand mengakui kalau pelayanan publik di Konawe masih rendah. Bahkan Ombudsman memberikan nilai merah. Akan tetapi, hal itu bakal segera berubah. Konawe saat ini telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
Ferdinand menerangkan, gedung baru MPP, bakal menjadi sentra pelayanan terpadu. Di dalamnya, terhimpun tempat pelayanan sejumlah instansi pemerintah daerah, instansi vertikal dan BUMN.
“Kita harapkan, MPP ini bisa mendongkrak pelayanan publik dari yang awalnya mendapatkan nilai merah, menjadi nilai yang paripurna. Makanya, MPP ini masih terus kita benahi dan bisa rampung secara keseluruhan akhir tahun ini. Harapannya, nanti bisa diresmikan langsung dari pemerintah pusat,” pungkasnya.(***)
