KENDARI – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Kerukunan Keluarga se-Sultra menggelar deklarasi damai bertempat di Mapolda Sultra, Senin 21 September 2021.
Dalam momen tersebut Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi menyampaikan lima pesan demi terjaganya harmoni di masyarakat. Hal tersebut dikemukakan Gubernur dalam kegiatan Sarasehan, Diskusi, dan Deklarasi Sultra Damai.
Kegiatan yang bertemakan “Merawat Harmoni, Merajut Kebhinekaan dalam Perbedaan Guna Menjaga Kambitbmas yang Kondusfif”, pesan pertama Gubernur adalah perlunya menyelenggarakan dialog secara berkala antara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan ormas dalam pemahaman berwawasan multikulturalisme.
“Melalui multikulturalisme, masyarakat diajak untuk menjunjung toleransi, kerukunan, dan perdamaian. Bukan konflik atau kekerasan,” ungkap Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Pesan kedua, perlunya meningkatkan kerjasama dan kemitraan yang sinergis berpolakan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, paguyuban, dan ormas lainnya dalam pencegahan dan penanganan konflik.
Ketiga, mendorong peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, dan Forum Pembauran Kebangsaan.
Keempat, mendorong media untuk lebih berperan dalam menghadirkan berita dan informasi yang mencerahkan dan menangkal berita-berita menyesatkan masyarakat.
Kelima, penguatan pembentukan legalitas organisasi kemasyarakatan yang belum terbentuk dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kerukunan daerah dan nasional.
Di akhir pemaparannya, Gubernur mengharapkan diskusi tersebut dapat membangun dan menghadirkan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Sultra yang saling menghargai dan saling menghormati serta saling asah, asih, dan asuh antara satu dengan yang lain demi memelihara kerukunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Sementara itu, Kapolda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengemukakan tantangan keberagaman memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru disertai memudarnya nilai luhur budaya kebangsaan akibat dari pengaruh globalisasi yang tidak difilter dengan baik, dan beredarnya info dan berita hoax yang mengganggu kerukunan dan kehidupan berbangsa.
“Peran Polri dan tokoh masyarakat sangat penting dalam mengayomi, dan membina kelompok masyarakat dalam menanamkan rasa cinta tanah air dan nilai-nilai kebangsaan,” tandasnya.
Sementara Kepala Staf Korem 143 Halu Oleo, Kolonel Inf Trirana Subekti dalam paparannya mengemukakan, semua pihak harus saling bergandengan mencegah terjadinya aksi intoleransi dengan mengubah sikap masyarakat yang keras menjadi lunak, menjadi toleran, dan moderat serta tidak berlebihan dalam menanggapi isu yang ada, untuk mewujudkan Provinsi Sultra yang aman, rukun, damai, sejahtera, dan bermartabat.
Pada pemaparannya, Kasrem menyebutkan sejumlah peran TNI dalam mencegah terjadinya intoleransi di Sultra, antara lain melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi terjadinya peristiwa intoleransi.
Selain itu, perlunya melaksanakan komunikasi sosial dengan materi wawasan kebangsaan dan bela negara dan melaksanakan program deradikalisme dan pencegahan terorisme.
“Kita perlu melaksanakan patroli bersama. Selain itu, bersama menjaga dan mengembangkan kearifan lokal masyakarat Sultra. Kita juga perlu melaksanakan pertemuan secara rutin dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan ketua paguyuban/etnis,” bebernya.
“Bersinergi dengan instansi terkait dalam memanfaatkan media massa dalam upaya mencegah tindakan/aksi dengan isu SARA juga sangat penting dilaksanakan,” sambungnya.
Selain Gubernur, Kapolda Sultra, dan perwakilan Korem, turut menjadi pembicara antara lain Kepala BIN Daerah Sultra. Turut hadir Ketua DPRD Sultra, Rektor Universitas Halu Oleo, Danlanud, Danlanal, sejumlah pimpinan lembaga vertikal, ketua paguyuban, tokoh masyarakat dan adat. (RLS)
