Dukung Pemda Mubar Dorong Penataan Birokrasi Dan Pelayanan Publik

289
Tokoh Pemuda Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara. Foto/Doc Pribadi

OPINI : Rasmin Jaya (Tokoh Pemuda Muna Barat)

Perlu ada kesadaran baik dari pejabat publik maupun masyarakat bahwa ada instrumen birokrasi yang harus di patuhi bukan berdasarkan kemauan pribadi tetapi ada kaidah-kaidah aturan yang berlaku. di sisi lain juga sebagian besar pemerintah daerah masih belum melaksanakan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Muna Barat 18 Agustus 2022 polemik yang terjadi di muna barat menyoal rotasi dan mutasi jabatan semakin serius dan terus bergulir. menuai sorotan dan kritikan public tanpa ada titik penyelesaian. sehingga akan berimplikasi buruk terhadap citra pemerintah dan kepercayaan publik, proses administrasi pelayanan masyarakat dan sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.

Rasmin Jaya menilai dinamika tersebut terus berlarut-larut sehingga pelayanan publik bisa terhambat dan tidak berjalan maksimal. pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Muna Barat perlu ada upaya yang sangat serius dan tegas untuk segera menuntaskan masalah tersebut. jangan kita mengorbankan masyarakat banyak hanya karna kepentingan beberapa elit dan segelintir orang yang yang akan berdampak buruk pada citra pemerintah di masyarakat. Relasi pemerintah daerah dan OPD yang tidak seimbang adalah faktor utama ketimpangan sehingga secepatnya harus di benahi.

Lebih lanjut “Dengan adanya gejolak tersebut di harapkan pemerintah daerah dan OPD terus mengevaluasi dan merefleksi proses kerja dan bisa menerima masukan public tanpa anti terhadap kritik. dengan itu pelayanan public bisa berjalan semestinya. dialektika dan perdebatan yang mencuat akhir-akhir ini cukup di jadikan pelajaran bahwa memang penataan birokrasi dan OPD masih dalam proses. OPD juga bukan hanya terletak pada persoalan bagaimana jabatan di raih melainkan juga bagaimana di kelola dan di distribusikan kepada masyarakat. tanggungjawab di mainkan secara baik dan professional.

“Dengan masalah tersebut harusnya pemerintah daerah dan OPD se muna barat terus mengevaluasi diri dan mengukur prospek kerja mereka sampai di mana kata Rasmin Jaya.

Rasmin Jaya demisioner ketua KPMM Muna Barat mengungkapkan dalam media yang di rilis oleh https. Zona Sultra. Com beberapa bulan yang lalu Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam zona merah penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 oleh Ombusman RI.

Kepala Ombusman RI Perwakilan Sultra Mastri Susilo menjelaskan, penilaian kepatuhan standar pelayan public yang di lakukan ombudsman itudi laksanakan sejak 2015 hingga 2019 namun untuk wilayah sultra penilaian kepatuhan pelayanan publik di mubar tahun 2021 baru kali pertama.

“Kita Ombusman RI baru 2021 lalu melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik untuk mubar dan hasilnya mendapat rapor merah. Dalam penilaian kepatuhan ini, yang kita nilai itu bagaimana standar pelayanan yang bisa di akses oleh masyarakat langsung. Kata Mastri Susilo”

Dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini kata Mastri Susilo di mubar ada empat organisasi perangkat daerah yang di nilai yaitu DPMPTSP dan Capil. Sementara OPD lain tambahan. Kenapa kita wajibkan OPD ini karena dinas ini merupakan sentral pelayanan publik.

“Variabel dan indikator penilaian kepatuhan ini berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ada 10 komponen atau indikator penilaian yakni standar pelayanan, maklumat penilaian, sistem informasi pelayanan publik, fasilitas pelayanan public. Kemudian visi misi dan motto pelayanan, atribut pelayanan khusus. Selanjutnya biaya atau tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja. sebenarnya penilaian kepatuhan ini sangat mudah di lengkapi tetapi setelah kita melakukan pemeriksaan masih ada juga yang belum di lengkapi terkait komponen penilaian ini.

Bupati Mubar Achmad Lamany mengungkapkan dengan adanya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini dirinya bisa mengetahui dan memahami keadaan tiap-tiap OPD dengan adanya penilaian kepatuhan itu. dirinya memerintahkan setiap OPD untuk mulai berbenah dan berbenah terkait indikator penilaian pelayanan public ini.

“Penilaian kepatuhan dari Ombusman RI ini sangat bagus . Kita Mubar baru tahun 2021 di nilai, ke depannya kita akan terus berbenah dan insya allah menargetkan kalau bisa di raih rapor hijau.

“Menurutnya rapor merah itu bukan hasil yang jelek tapi masih dalam proses pembenahan. untuk itu dirinya memerintahkan seluruh OPD untuk selalu melakukan kordinasi dengan ombusman RI terkait penilaian kepatuhan ini.

Pemuda Muna Barat Rasmin Jaya mengatakan dengan adanya polemic di atas menyangkut rotasi dan mutasi jabatan yang terjadi dalam struktur pemerintahan daerah dan OPD muna barat yang di lakukan mencuat di berbagai media sehingga menimbulkan banyak kontroversi kepada publik. Olehnya itu harus di jadikan sebagai evaluasi dan refleksi untuk proses penilaian pelayanan public ke depan.

“Perlu ada kesadaran baik dari pejabat maupun masyarakat bahwa ada instrumen birokrasi yang harus di patuhi bukan berdasarkan kemauan pribadi tetapi ada kaidah-kaidah aturan yang berlaku. di sisi lain juga sebagian besar pemerintah daerah masih belum melaksanakan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Demi suatu kebaikan daerah, kita jangan henti-hentinya berbenah untuk memaksimalkan pelayan publik dan berharap penilaian selanjutnya hasilnya bisa berubah dan maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. pelayanan publik untuk memastikan kebutuhan dan prioritas masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan.

Fenomena ini sebagai indikasi tingkat penerapan UU pelayanan publik masih rendah lantaran kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan OPD se muna barat sehingga dengan berbagai kendala kami dari pemuda muna barat akan terus mendorong dan membantu pemerintah daerah melakukan Reformasi Birokrasi guna memaksimalkan pelayanan public dan melakukan berbagai pencegahan terhadap pejabat public yang bekerja di luar Standar Operasional prosedural (SOP).

Di sisi lain OPD di beberapa wilayah di muna barat masih memakai aset desa balai pertemuan dan lain sebagainya yang di jadikan sebagai kantor, sehingga secara tidak langsung proses administrasi dan pelayanan masyarakat di desa juga terhambat selama ini dan tidak akan maksimal sehingga. Hal tersebut juga bisa terjadi banyak persoalan dan memicu banyak konflik.
Kami sangat merasakan proses pelayanan pemerintah desa terhambat dan tak sedikit juga kegiatan kemasyarakatan musyawarah mufakat untuk program pembangunan desa menjadi tak tepat sasaran, akibat balai pertemuan di jadikan sebagai kantor instansi dinas pemerintah daerah. “ Kata Rasmin.

Kehadiran PJ Bupati Muna Barat ini sebagai poros baru semoga bisa menata sistem pemerintahan dan birokrasi yang baik dan benar. Pembangunan daerah perkantoran harus jadi prioritas utama dan perekonomian masyarakat harus terus di dorong.

Harapan kami sebagai putra daerah agar Pemda Muna Barat bisa bersinergi melakukan tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Di sisi lain juga kami akan melakukan berbagai upaya melakukan pencegahan terhadap pejabat.

Terakhir” Agar PJ Bupati Muna Barat memikirkan dan mendorong dengan segera pembangunan kantor, perekonomian, pertanian, perikanan dan lain sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here