Dr Bahri Tekankan Tertib Dalam Melaporkan dan Membayar Pajak

198
Pj. Bupati Muna Barat, Dr. Bahri saat membuka kegiatan sosialisasi perpajakan di Aula Kantor Bupati Muna Barat, Senin, (21/11/2022). Foto/IST

Penulis : Jul Awal

MUNA BARAT—Untuk mendukung keakuratan pemungutan dan pembayaran pajak belanja oleh bendahara pengeluaran, KPP Pratama Raha dan BPKAD Mubar menggelar sosialisasi perpajakan di Aula Kantor Bupati Mubar, Senin, (21/11/2022).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh PJ. Bupati Muna Barat Dr. Bahri, diikuti oleh seluruh bendahara lingkup Pemkab Mubar.

Dalam sambutannya, Dr. Bahri mengatakan pajak menempati posisi yang vital dalam rangka menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan yang dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang beredar dimasyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

“Permasalahan pemungutan dan pembayaran pajak yang terjadi di Mubar sejak 2017 sampai sekarang yakni adanya tunggakan dalam pembayaran perpajakan yang terbesar dibeberapa OPD,” ungkap Bahri.

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu menyebut hal ini disebabkan bukannya tidak membayar ataupun menyetor pajak namun nomor tanda penerimaan (NTPN) tidak tervalidasi sehingga pajak yang dipungut oleh bendahara dianggap tidak disetor ke kas penerimaan negara.

“Hal ini mengakibatkan tunggakan penyetoran perpajakan Pemkab Mubar dari tahun 2017-2022 sebesar Rp 962 juta,” lanjutnya.

Bahri berharap dengan permasalahan itu KPP Pratama Raha dapat terus melanjutkan kerja sama baik di bidang rekonsiliasi pembayaran dan penerimaan pajak, monitoring dan evaluasi pajak DD, pajak PPN dan PPH, maupun sosialisasi peraturan perpajakan terkait lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang dimasa mendatang.

Tak lupa Pj. Bupati menyampaikan apresiasi positif atas terlaksananya kegiatan ini sehingga outputnya dapat membantu bendahara pengeluaran untuk memahami lebih dalam kewajiban yang harus ditunaikan sebagai pemungut maupun penyetor pendapatan negara melalui pajak.

“Mari kita tertib melaporkan dan membayar pajak sebagai kewajiban yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan termasuk infrastruktur dan non infrastruktur,” pesannya.

“Sekali lagi saya tekankan bahwa jika kita ingin pembangunan berjalan lancar maka tertiblah dalam melaporkan dan membayar pajak,” pungkas mantan Kabag Umum STPDN ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here