KENDARI – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Tenggara (Sultra) menepis isu terkait penunjukan Ketua DPW tak sesuai mekanisme Musyawarah Wilayah (Muswil), Jum’at 10 September 2021.
Sekretaris Wilayah DPW PPP Muhammad Bakri Ar. menanggapi terkait isu yang beredar bahwa penunjukan Ketua DPW PPP Sultra yang tak sesuai mekanisme Partai yang sebelumnya sempat disoroti beberapa pengamat politik.
“Penunjukan Ketua Umum DPW PPP Sultra
Marsda TNI Purnawirawan H. Laode Barhim sudah sesuai mekanisme Partai, hal ini bersesuaian dengan hasil Muktamar terbaru 2020 di Makassar,” katanya.
Lanjut Bang Bakri sapaan akrabnya membeberkan berdasarkan hasil Muktamar di Makassar hal tersebut terdapat dalam Pasal 11 terkait mekanisme penunjukan Ketua DPW PPP Sultra.
“Berdasarkan hasil Muktamar terbaru dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b tidak dapat dipenuhi,
maka Ketua dan Sekretaris DPW dapat dijabat oleh pejabat publik eksekutif, Anggota Legislatif, dan/atau tokoh agama/tokoh masyarakat atau profesional,” bebernya.
Bung Bakri juga menanggapi bahwa dinamika dan polemik yang terjadi adalah hal biasa.
“Dinamika dan Polemik yang terjadi adalah hal yang biasa di sebuah Partai, apalagi partai PPP salah satu Partai terbesar,” tutupnya. (Irvan)
