Penulis : Asrul Hamdi
WAKATOBI, BONDO.ID – Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanan pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Melalui Musrenbang dapat menciptakan sinergi dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak untuk menyepakati usulan yang dapat menjadi landasan pemerintah daerah dalam mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat untuk mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai.
Bupati Wakatobi, Haliana dalam sambutannya pada Musrenbang tingkat Kabupaten Wakatobi tahun 2023 menyampaikan jika pembangunan secara global, nasional dan daerah dihadapkan pada tantangan yang bersifat intrupsi seperti perubahan iklim, pandemi Covid-19 serta pesatnya perkembangan tekhnologi digital sehingga arah kebijakan dalam RPJMD dapat dielaborasi.
“Dalam tema-tema pembangunan yakni Wakatobi Adaptif tahun 2022 ini, kemudian Wakatobi Inovatif 2023, Wakatobi Generatif 2024, Wakatobi Maju 2025 dan kita berharap diakhir RPJMD tahun 2026 Wakatobi Sentosa kita bisa capai,” ungkap Haliana membawa sambutan. Senin (21/3/2022)
Lanjutnya, meski masih berada pada pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada sosial, ekonomi dan keuangan namun berkat kebijakan dan kinerja bersama seluruh pihak, kondisi ekonomi macro Wakatobi tahun 2021 berdasarkan laporan data Statistik mengalami perbaikan, seperti IPM Wakatobi naik dari 69,48 persen menjadi 69,87 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita naik dari 0,76 persen menjadi 4,02 persen. Generasio menggambarkan pemeratan pendapatan kesejahteraan masyarakat dari 0,336 menjadi 0,335 semakin mendekati 0. Perlu saya sampaikan bahwa generasio ini mengukur ketimpangan atau pendapatan kesejahteraan skalanya 0 sampai 1. Maka semakin mendekati nol itu berarti bahwa pendapatan kesejahteraan masyarakat semakin baik semakin merata,” bebernya
Kendati demikian, Haliana mengakui jika masih ada hal mengganjal yang mempengaruhi indikator macro ekonomi Wakatobi yang sangat tidak relefan dengan PDRB perkapita Wakatobi yang mengalami peningkatan atau naik secara signifikan dari 9.204.000 menjadi 9.280.000 pertahun. Pengangguran tahun 2020 dari 4,18 turun menjadi 2,3 namun persentase penduduk miskin justru naik dari 14,31 menjadi 14,91.
“Seluruh indikator macro ekonomi begitu bagus kenapa justru kemiskinan mengganggu. Ini justru menjadi logika yang terbalik. Ternyata penyebabnya adalah pada waktu atau timeing pengambilan data kemiskinan diambil pada Maret 2021, sementara indikator Macro yang lain diambil pada periode Agustus sampai Oktober 2021. Jadi kita bisa memastikan bahwa kemiskinan yang diambil datanya pada 2021 bulan Maret ini masih merupakan imbas akibat Covid tahun 2019 hingga 2020 dan belum ada perbaikan. Saya yakin sekali kalau saja data ini diambil pada waktu yang sama maka akan terjadi penurunan kemiskinan kita, karena ndikator ini sangat jelas bahwa untuk pendapatan Kabupaten Wakatobi perorang agar kita bisa keluar dari zona miskin diangka 305.000 perorang perbulan,” jelas Haliana
Berangkat dari indikator tersebut, Haliana secara tegas menyampaikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk menetapkan program-program sesuai kebijakan daerah yang bersifat antisipatif demi meningkatkan kontribusi sektor yang dapat mempengaruhi indikator macro terlebih lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada usia angkatan kerja.
Musrembang ini dimaksudkan untuk tahun kedua pelaksanaan RPJMD Wakatobi tahun 2021-2026 dalam upaya mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Wakatobi Menjadi Kabupaten Konservasi Maritim Yang Sentosa. Oleh karena itu kinerja macro ekonimi di daerah 2021 dijadikan momentum dan sumber energi bagi akselerasi pemberian ekonomi dan pembangunan Wakatobi selama lima tahun yang akan datang melalui 5 program strategis yakni Merdeka Belajar, Merdeka Sehat, Merdeka Emas, Merdeka Pangan dan One Island One School.
“Dengan data-data yang menjadi indikator macro ekonomi, maka saya mengharapkan kepada seluruh OPD dan kemudian dikoordinir oleh Bappeda melalui Musrenbang ini untuk menetapkan program yang bersifat antisipatif dan kemudian juga program-program bahkan kebijakan-kebijakan didaerah yang sifatnya juga untuk bisa tingkatkan kontribusi sektor.Karena kita tahu bahwa kontribusi jasa sudah begitu besar maka Bapak Ibu sekalian terutama Dinas Koperasi dan UKM sebagai leading sektor One Island, One School agar bisa membuat sesuatu desain terhadap pengembangan masyarakat kita terutama pada usia-usia angkatan kerja kita yang ada,” pinta Haliana
“Kalau kita lihat struktur penduduk Wakatobi, 48 persen adalah usia-usia produktif, akan tetapi UMKM saya perlu menyampaikan bahwa
kalau kita tidak mengelola secara baik maka ini akan menjadi masalah sosial, karena apabila menganggur tentu kerawanan sosial pasti akan terjadi,” tutupnya dengan tegas.
