Badai PHK Massal Akibat Ancaman Krisis Global

36
Proses menjahit di salah satu Industri Garmen. Foto/ANTARA (Oky Lukmansyah)

OPINI : Murni, SE (Jurnalis Bondo.id)

Belakangan ini gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Jawa Barat (Jabar) khususnya pada perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) membuat publik gaduh. Pasalnya, gelombang PHK di daerah tersebut bisa menyebar luas ke daerah lain.

Dalam hal ini Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jabar (PPTPJB) Yan Mei mengatakan, 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat bahwa sudah ada pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 64 ribu pekerja dari 124 perusahaan per Oktober 2022 . (investor.id, 2/11/2022).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahkan mencatat di Jabar selama Januari hingga Oktober 2022 jumlah PHK telah mencapai 73.000 orang. Jumlah itu belum termasuk perusahaan yang tidak tergabung dalam Apindo. BPJS sendiri telah mencatat adanya ratusan ribu pekerja yang mengajukan klaim JHT.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Abdurohman, menjawab terkait isu PHK di industri tekstil tersebut. Menurutnya, badai PHK berdasarkan laporan penelitian di lapangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan belum terjadi PHK secara masal seperti yang diberitakan, tetapi banyak perusahaan yang memang sudah mulai mengurangi produksi dan juga menggilir pegawainya. (Kontan.co.id, 5/11/2022).

Ekspor pakaian dan aksesoris pakaian (HS61) tumbuh 19,4%, pakaian dan aksesoris non-rajutan (HS62) tumbuh 37,5%, dan alas kaki (HS64) tumbuh 41,1%n per September 2022.

Selain itu, lanjutnya, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga tumbuh, menyentuh angka 53,7 pada September 2022 atau naik dari sebelumnya 51,7 pada Agustus 2022.

“Jadi sampai posisi September di kuartal-III ini (2022), menunjukkan bahwa kinerja di tekstil sebenarnya masih cukup tinggi,” kata Rohman dilansir dari Antara, Minggu (6/11/2022).

Bahkan pertumbuhan penjualan industri tekstil yang mencapai 10%, lebih tinggi dibandingkan total keseluruhan industri manufaktur yang sebesar 5% pada September 2022.

PHK ini terjadi disebabkan perlambatan ekonomi dan lonjakan inflasi di negara tujuan ekspor. Kondisi ini tidak hanya di Indonesia tetapi terjadi di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China.

Perlambatan ekonomi di negara maju dipengaruhi oleh geopolitik dan perang di kawasan Ukraina yang memicu tekanan inflasi yang tinggi. Selain itu, kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) diperkirakan lebih tinggi dengan siklus lebih panjang.

Adanya ancaman krisis global dan perang yang terjadi berdampak buruk terhadap industri, sehingga terpaksa melakukan PHK massal. Ketika banyak perusahaan melakukan PHK maka jumlah pengangguran akan makin meningkat. Jika pengangguran makin meningkat hal ini akan menyebabkan kemiskinan yang tinggi disertai dengan kriminalitas yang tinggi pula.

Selain itu, PHK memberikan dampak bagi perusahaan dan bagi negara. Bagi perusahaan PHK akan menurunkan daya beli masyarakat hal ini akan berdampak pendapatan bagi perusahaan kasnya akan terhambat, dan perusahaan gulung tikar. Sedangkan bagi negara penerimaan (pajak) akan menurun. Akhirnya kondisi ini semua dapat menggoyangkan perekonomian negara.

Sejauh ini belum ada respon pemerintah terkait badai PHK yang terjadi didalam negeri. Mengingat jika hal demikian tidak segera diantisipasi akan banyak ribuan rakyat merintih akibat kehilangan pekerjaan yang berimbas pada tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sehari -hari untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

Belum lagi dampak buruk terhadap industri-industri dalam negeri yang rentan gulung tikar. Semoga fenomena ini negara segera memberikan kebijakan yang pro rakyat untuk mengatasi para pekerja yang kena PHK guna mengatasi angka pengangguran juga megurangi laju kemiskinan di negeri ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here